Hitung estimasi PPh 21 bulan pembayaran THR dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023.
KEUANGAN
Kalkulator Pajak THR membantu karyawan tetap menghitung estimasi potongan PPh Pasal 21 dari Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.
Perhitungan masa pajak Januari-November memakai Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Masukkan gaji pokok, tunjangan tetap, status PTKP, dan masa kerja untuk melihat dampak tambahan THR pada pemotongan bulan tersebut.
Disklaimer: Pemberi kerja melakukan rekonsiliasi tahunan pada masa pajak terakhir. Untuk bukti potong resmi, gunakan data pemberi kerja atau e-Bupot 21/26 DJP.
Informasi kalkulator
📋 Cara menggunakan kalkulator ini
Masukkan gaji pokok bulanan sebelum potongan.
Masukkan tunjangan tetap bulanan jika sifatnya tetap dan rutin.
Masukkan masa kerja dalam bulan; pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak atas THR proporsional.
Pilih status PTKP untuk menentukan kategori TER A, B, atau C.
Klik Hitung untuk melihat THR bruto, PPh 21 bulan biasa, PPh 21 bulan THR, dan estimasi dampak tambahan pajak.
Ingat bahwa pemberi kerja merekonsiliasi pajak tahunan pada masa pajak terakhir.
🧮 Perhitungan PPh 21 atas THR (Metode TER PMK 168/2023)
PPh_THR = Penghasilan_bulan_THR x TER_bulanan - PPh_21_gaji_reguler
Penghasilan_bulan_THR = gaji bulanan + THR (1 bulan gaji untuk masa kerja >= 12 bulan)
TER = Tarif Efektif Rata-rata berdasarkan kategori PTKP (A, B, atau C) dan rentang penghasilan
Kategori A (PTKP TK/0, TK/1, K/0): tarif 0% sampai 5.4 juta, naik bertahap sampai 34% di atas 1.4 miliar
Untuk masa kerja < 12 bulan: THR = (masa_kerja / 12) x gaji_pokok
Sejak 1 Januari 2024, PMK 168/2023 mengganti metode penghitungan dari progresif tahunan ke TER bulanan. Rekonsiliasi tahunan tetap dilakukan di Desember (masa pajak terakhir) dengan tarif Pasal 17 UU HPP.
💡 Contoh: Karyawan TK/0, gaji 8 juta, masa kerja 2 tahun, ber-NPWP
Hasil: THR bruto Rp9.000.000, dampak tambahan PPh 21 sekitar Rp1.282.500, dan estimasi THR neto Rp7.717.500 sebelum rekonsiliasi masa pajak terakhir.
❓ Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang wajib mendapat THR menurut hukum Indonesia?
Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 dan Permenaker 6/2016, semua pekerja yang sudah bekerja minimal 1 bulan berhak THR. Pekerja kontrak (PKWT), tetap (PKWTT), dan pekerja paruh waktu berhak proporsional. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan dapat THR sebesar (masa_kerja / 12) x 1 bulan gaji. THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Apakah semua jenis THR kena pajak?
THR yang diberikan dalam bentuk uang oleh pemberi kerja tetap kena PPh Pasal 21 sebagai penghasilan tidak teratur. Bonus tahunan, gratifikasi, dan jasa produksi juga sama. THR dalam bentuk parsel/sembako masih dianggap natura dan sejak PMK 66/2023 sebagian besar natura juga dikenai pajak, kecuali yang dikecualikan (makanan-minuman, fasilitas kerja, kebutuhan daerah terpencil).
Bagaimana metode TER beda dengan metode lama?
Metode lama (sampai 2023) menghitung PPh 21 progresif tahunan: gaji disetahunkan, dikurangi biaya jabatan dan PTKP, dikalikan tarif progresif Pasal 17, lalu dibagi 12. Metode TER (PMK 168/2023) lebih sederhana: penghasilan bulanan langsung dikalikan TER sesuai kategori PTKP. Hasil akhir setahunan sama (ada rekonsiliasi di Desember), tapi distribusi pemotongan jadi rata. THR sebagai penghasilan tidak teratur dihitung selisih PPh bulan THR dan bulan biasa.
Apakah PTKP berlaku di metode TER baru?
PTKP tetap dipakai, tapi dipadukan ke kategori TER. Kategori A: TK/0, TK/1, K/0 (PTKP 54-58.5 juta/tahun). Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, K/2 (PTKP 63-67.5 juta). Kategori C: K/3 (PTKP 72 juta). Tarif TER lebih kecil untuk kategori PTKP lebih tinggi. Tahun 2026 nominal PTKP belum berubah dari Permenkeu 101/2016: TK/0 = 54 juta, tambahan kawin 4.5 juta, tambahan tanggungan 4.5 juta per tanggungan (maks 3).
Bagaimana jika perusahaan tidak membayar THR?
Sanksi pengusaha yang tidak bayar THR diatur PP 36/2021 dan Permenaker 6/2016: denda 5% dari total THR yang harus dibayar (tidak menghapus kewajiban bayar), plus sanksi administratif (teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara). Pekerja bisa lapor ke Posko THR Kemnaker (poskothr.kemnaker.go.id) atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Selama 2024 ada ribuan pelaporan dan Kemnaker aktif mediasi.
Estimasi PPh 21 bulan pembayaran THR dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Berlaku untuk pegawai tetap pada masa pajak Januari–November.